Sumbawa Barat – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melalui Badan Kebijakan Pembangungan Kesehatan (BKPK) menunjuk Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjadi pilot projeck atau lokasi uji coba dalam pelayanan posyandu prima.
BKPK Kementerian Kesehatan RI akan melaksanakan uji coba selama 3 bulan dan akan mendokumentasikan serta mengkaji seluruh proses uji coba integrasi pelayanan prima ini.
Prihal diatas, disampaikan oleh Hj. Erna Idawati, SE selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat saat di wawancarai media diruang kerjanya, Rabu (06/07/2022).
“Dari proses tersebut BKPK akan mengeluarkan kajian dan rekomendasi kebijakan yang meliputi evaluasi terhadap peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan, pemetaan sumber daya manusia dan kompetensi yang dibutuhkan di jejaring pelayanan prima, serta penghitungan dan pemetaan pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan dalam skala nasional,” kata Hj. Erna.
Ia menjelaskan, bahwa Integrasi pelayanan kesehatan prima ini merupakan bagian dari kegiatan transformasi pelayanan kesehatan prima yang merupakan pilar pertama dari transformasi sistem kesehatan.
.jpeg)
(Foto : Hj. Erna Idawati selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat)
“Transformasi layanan kesehatan prima harus mendapat perhatian khusus serta investasi kesehatan yang besar, dengan fokus kepada promotif dan preventif. Transformasi dimulai dari Puskesmas, Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa dan juga nantinya harus melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan swasta,” jelasnya.
Posyandu Prima akan memberikan layanan kesehatan setiap hari dan mengkoordinir seluruh kegiatan Posyandu di tingkat dusun/RT/RW, sehingga layanan kesehatan menjadi terintegrasi, lebih mudah diakses dan berada dekat dengan masyarakat.
Integrasi layanan prima di Puskemas / tingkat kecamatan, layanan akan diberikan dengan pendekatan kluster, yaitu kluster ibu hamil, anak dan remaja, kluster usia produktif dan lansia, serta kluster penanggulangan penularan penyakit / surveilans termasuk laboratorium puskesmas.
“Integrasi layanan prima di tingkat desa/kelurahan akan melibatkan seluruh struktur yang ada di desa, yaitu pemerintah desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Posyandu, PKK, dan Karang Taruna). Penguatan/revitalisasi Posyandu akan dilakukan dengan mengintegrasikan layanan kesehatan di desa seperti Pustu dan Poskesdes ke dalam Posyandu di desa menjadi Posyandu Prima,” ungkap Hj. Erna.
Kegiatan Posyandu di tingkat Dusun/RT/RW akan berjalan lebih efektif karena melaksanakan kegiatan Posyandu untuk seluruh sasaran siklus hidup mulai dari ibu hamil sampai dengan lansia secara terpadu dan terintegrasi dan diperkuat oleh kunjungan rumah oleh kader yang dilakukan secara rutin dan terencana.
“Terkait Posyandu Prima, diharapkan seluruh desa dapat dipenuhi dengan pelayanan kesehatan (minimal 1 perawat dan 1 bidan) yang akan bersinergi dengan Posyandu dalam Posyandu Prima,” pungkasnya. (An/*).
