Taliwang, Sumbawa Barat - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) mengajak seluruh pendidik dan tenaga kependidikan (guru) untuk menjaga netralitas dan tidak memberikan dukungan politik dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Secara kelembagaan, Dikbud KSB telah membuat pernyataan untuk menjaga netralitas. Komitmen ini juga dilaksanakan oleh seluruh pendidik dan tenaga kependidikan atau seluruh warga yang tergabung dalam dunia pendidikan," ujar Akhiruddin Juliadi, S.Km, M.Si, Sekretaris Dikbud KSB, saat dikonfirmasi media ini di ruang kerjanya, Kamis (14/11/2024).
Heru, sapaan akrabnya, mengingatkan bahwa menjaga netralitas merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Sudah sangat jelas dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 pasal 9 menyebutkan, bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi politik," lanjutnya.
Aturan netralitas ASN juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Heru menekankan bahwa sebagai ASN, sangat rentan terjadi pelanggaran aturan netralitas, sehingga pihaknya terus mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan agar tidak terlibat dalam politik praktis.
Untuk memastikan seluruh warga pendidikan tidak terlibat politik praktis, semua Kepala Sekolah (Kepsek) diminta untuk selalu menyampaikan ajakan untuk berlaku netral dan tidak memihak pada salah satu pasangan calon.
"Momentum politik sekarang ini harus kita jaga supaya terlaksa dengan jujur dan adil," ungkapnya.
Meskipun harus bertindak netral, Heru juga mengajak semua warga pendidikan untuk ambil bagian dalam menyukseskan Pilkada, terutama dalam menyalurkan hak politik dengan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Pastikan seluruh siswa yang sudah tercatat sebagai pemilih pemula akan mendatangi TPS untuk memberikan hak suara," tuturnya.
Dikbud KSB berharap upaya menjaga netralitas akan berjalan lancar jika semua pihak ikut ambil bagian dan tidak menjadikan satuan pendidikan sebagai sasaran politik. Hal ini penting mengingat pemilih pemula pada Pilkada ini cukup banyak dan menjadi incaran para pelaku politik.
